Get Adobe Flash player

Artikel Umum

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Babak Baru Perang Dingin di Dunia Maya dan Posisi Indonesia

 Babak Baru Perang Dingin di Dunia Maya dan Posisi Indonesia
 Di saat yang sama Fukuyama menyatakan hal tersebut, internet mulai menjadi populer semenjak Tim Berners Lee menemukan world wide web. Namun, ke depannya tesis Fukuyama tersebut menjadi pertanyaan besar dan rapuh semenjak Tiongkok dan Rusia pada akhirnya beraliansi untuk membendung pengaruh barat. 

Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya sekalipun Tiongkok dan Rusia membangun pasukan cyber untuk mengganggu kepentingan barat. Bagaimana posisi Indonesia menghadapi babak baru perang dingin ini?

Perlawanan Cyber Rusia dan Tiongkok

Baru-baru ini, pengguna komputer Mac dari Amerika Serikat dikejutkan oleh Komplex Trojan yang diduga keras dibuat oleh peretas dari Rusia. Trojan tersebut dapat mengunduh, eksekusi, dan menghapus data pada komputer Mac. 

Menariknya, Trojan tersebut menciptakan decoy dalam bentuk PDF yang menunjukkan program luar angkasa Rusia dari tahun 2016-2025. Hal ini sangat menarik, karena para peretas tersebut tidak hanya melakukan sabotase terhadap kepentingan musuh, namun di saat yang sama juga mempromosikan program pembangunan negaranya sendiri. 

Memang, Rusia dan Tiongkok memiliki kekuatan cyber yang sangat kuat dan tidak dapat disepelekan. Rusia dan Tiongkok memiliki media sosial, mesin pencaharian, wiki, dan blog sendiri yang berbeda dengan produk Amerika Serikat. 

Tiongkok bahkan berani mengusir Google dari Tiongkok daratan ke Hongkong demi mengembangkan mesin pencaharian mereka sendiri, yaitu Baidu. Babak baru perang cyber antara Amerika Serikat dan Tiongkok-Rusia memasuki babak baru ketika kasus Edward Snowden menjadi pembicaraan hangat.

Di saat Google merilis layanan messaging Allo, Edward Snowden, mantan agen NSA Amerika Serikat yang membelot ke Rusia, mengingatkan segenap netizen untuk tidak menggunakan Google Allo, karena kemungkinan akan disadap pemerintah AS. 

Peringatan Snowden sangat beralasan karena sebelumnya dia memperingatkan akan keberadaan proyek PRISM milik negara Paman Sam tersebut yang memang didesain untuk menyadap internet lewat berbagai korporasi cyber. 

Peringatan Snowden sangat menguntungkan platform chat yang disebut paling aman dari penyadapan intelijen negara, yaitu Telegram yang diciptakan oleh imigran Rusia yang berbasis di Berlin, Jerman. Telegram terkenal sebagai platform chatting yang sangat idealis, karena relatif independen dari kepentingan iklan atau advertorial. 

Menurut mantan ketua House Intelligence Committee Mike Rogers, Tiongkok dan Rusia telah menandatangani pakta aliansi yang memungkinkan kedua adikuasa tersebut menciptakan internet versi mereka sendiri yang tidak menggunakan World Wide Web. 

Mike mengingatkan bahwa kedua negara tersebut berencana memperkenalkan platform baru tersebut ke negara berkembang, dan di saat yang sama membatasi kerjasama cybersecurity dengan barat. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memang telah menyatakan bahwa internet merupakan proyek khusus CIA. 

Statement Putin tersebut menunjukkan bahwa mereka memang sudah tidak percaya lagi dengan inisiatif cyber pihak barat. Sebelumnya, Tiongkok dan Rusia memang sudah bekerja sama dalam sensor internet dengan mempertemukan Konstantin Malofeev, kepala arsitek sensor internet Rusia, dengan Fang Binxing, inisiator 'Great Firewall of China' dalam forum internet sehat internasional ketujuh di Moskow. 

Secara tegas perwakilan kedua negara tersebut menyatakan bahwa semua inisiatif cyberspace tersebut adalah untuk membatasi hegemoni dan pengaruh ideologi dari barat. 

Hal ini sangat menarik, karena perlawanan diplomatis dan riil Rusia dan Tiongkok menunjukkan bahwa deklarasi Fukuyama terhadap kemenangan barat menjadi mentah dan invalid. 

Fakta geopolitis sudah menunjukkan bahwa Tiongkok sudah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai adikuasa baru untuk menghadapi Amerika Serikat, tentu dengan dukungan penuh Rusia. 

Indonesia Menghadapi Cyberwar Proksi Asing

Inisatif sensor internet Indonesia, dengan program internet sehat yang awalnya diinisasi oleh ICT Watch dan kemudian juga dijalankan Kementerian Kominfo, sebenarnya meniru inisiatif Rusia dan Tiongkok dalam mensensor pornografi dan gerakan radikal anti-pemerintah. 

Hanya saja, inisiatif kita terasa tanggu karena masih sangat tergantung dengan layanan jasa dan aplikasi dari asing, dalam hal ini Amerika Serikat. Kita belum punya layanan media sosial yang dapat menggantikan Facebook dan Twitter, maupun layanan mesin pencaharian yang dapat menggantikan Google. 

Layanan surel gratis pun kita masih tergantung pada Gmail dan Yahoomail. Namun jika dianalisis lebih lanjut, hal ini sangat menarik karena terkait dengan kebijakan politik negara kita. 

Mengapa Indonesia di satu sisi mengikuti proteksionisme Rusia dan Tiongkok, namun di sisi lain tetap membeli jasa dan aplikasi dari Amerika Serikat? Apakah memang kita tidak dapat menyediakan kontek dan aplikasi yang baik atau ada agenda lain? 

Di satu sisi, sewaktu Menkominfo dijabat Muhammad Nuh, Indonesia menggulirkan UU ITE yang mengatur transaksi elektronik. Pornografi dan pencemaran nama baik termasuk klausul yang dapat dikriminalisasi menurut UU tersebut. 

Tidak berbeda dengan M. Nuh, Menkominfo sekarang, Rudiantara, mengingatkan bahwa etika sosial dalam bisnis teknologi dan informasi yang diregulasi oleh pemerintah harus ditegakkan oleh korporasi. 

Di sisi lain, Aplikasi lokal seperti transportasi daring tetap membuka diri dengan modal asing, terutama dari konsorsium yang mayoritas berbasis di Amerika Serikat. Kedua sisi yang seakan bertentangan ini, karena pro-rezim sensor dan pro-modal asing, memang perlu penjelasan lebih lanjut. 

Menurut Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas, Indonesia akan tetap aktif dalam pertemuan atau konferensi global terkait cybersecurity, namun tidak akan terlibat dalam kelompok manapun. 

Agus Ruchyan menambahkan bahwa polarisasi kekuatan cyber kepihak Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia merupakan fakta politik yang tak terbantahkan. Agus juga mengharapkan supaya Indonesia memperjuangkan kepentingannya sendiri, dan tidak terseret ke salah satu kubu. 

Inisiatif Indonesia menggunakan rezim sensor Rusia-Tiongkok dan membeli aplikasi dan suntikan modal dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak ingin terikat dengan pihak manapun. Hanya saja, ada hal-hal yang harus diperhatikan jika ingin menjadi independen di dunia siber. 

Jika memang Indonesia ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri, tidak bisa tidak, kita harus memperkuat konten dan aplikasi yang memperkuat kearifan lokal dan ideologi bangsa sendiri. Sudah sampai dimana inisiatif tersebut? Apakah hanya sekadar teori dan jargon belaka?

Contoh menarik bisa disajikan di sini. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia, yaitu NU dan Muhammadyah memiliki kekuatan cyber yang sangat aktif. Selama ini tim media sosial dan web NU beserta Muhammadyah, yang bergabung di Kemenag, sudah berperang habis-habisan melawan propaganda kelompok radikal anti-pemerintah seperti ISIS dan underbow-nya yang memang ingin merobohkan negara ini.

Mereka juga mengembangkan konten web, aplikasi, dan media sosial yang sangat kental nuansa ke-NU-an dan ke-Muhammadyahan-nya, sehingga memiliki positioning yang sangat kuat dan signifikan di dunia maya. 

Walaupun tentu saja contoh konten dan aplikasi berkualitas buatan lokal lainnya ada banyak, akan tetapi NU dan Muhammadyah telah membuktikan bahwa sebenarnya positioning Indonesia di dunia cyber sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Terlebih kedua ormas tersebut memiliki massa yang sangat besar, dan porsi signifikan dari massa tersebut adalah user internet yang aktif.

Kita harus menolak dijadikan proksi pihak manapun. Politik bebas aktif berarti mempengaruhi dunia cyber dengan konten dan aplikasi yang berkualitas, bukan sekadar menjadi konsumen produk asing. 

Kelihatannya, hal ini sepertinya sangat sukar dilakukan mengingat pengaruh geopolitik Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang sangat masif sehingga akan memaksa kita memihak salah satu kubu. Akan tetapi, kita jangan lupa dengan sebuah negara kecil di Eropa, yaitu Swiss, yang sampai sekarang mengambil garis netralitas dalam berpolitik. 

Netralitas tersebut dapat menghindarkan Swiss dari penghancuran total Eropa selama Perang Dunia I dan II, dan menjauhkan negara di pegunungan tersebut dari ketegangan perang dingin. Dalam konteks kebijakan cyber, dalam konferensi riset risiko cyber di Swiss yang pertama, peneliti cyber risk dari École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Profesor Bryan Ford, menekankan dan bersikeras bahwa Swiss harus mengembangkan dunia maya yang netral, karena memiliki teknologi yang mendukungnya pada lab cyber mereka. 

Kebijakan ciber Swiss yang ingin bekerjasama dengan semua pihak dengan tetap menjaga independensinya perlu dipertimbangkan oleh semua pemangku kepentingan di negara kita, karena dapat memberi masukan bagi kebijakan pengembangan dunia maya kita yang bebas-aktif.

posted @ Thursday, September 29, 2016 10:58 AM by Disinfoarmabar

Previous Page | Next Page